Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
polemik kepegawaian kpk
Peraturan Kapolri disiapkan jadi payung hukum untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK yang diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan KPK. Para mantan pegawai berharap regulasi yang disiapkan betul-betul kuat.
Bagikan
Peraturan Kapolri Disiapkan untuk Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK
Peraturan Kapolri disiapkan jadi payung hukum untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK yang diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan KPK. Para mantan pegawai berharap regulasi yang disiapkan betul-betul kuat.
Politik & Hukum
路
Politik Dua Kaki
Boleh jadi tawaran Kapolri merekrut para pegawai KPK yang tak lolos TWK adalah politik jalan tengah Presiden Jokowi. Namun, ada yang juga menyebut politik dua kaki.
Politik & Hukum
路
Kapolri Ingin Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan itu memiliki pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga bisa memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.
Politik & Hukum
路
Soal Polemik TWK KPK, Presiden Ikut Menunggu Putusan MK dan MA
Komnas HAM menyayangkan sikap Presiden Jokowi. Substansi gugatan di MK dan MA tak sama dengan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Rekomendasi Komnas HAM seharusnya dilaksanakan Presiden.
Politik & Hukum
路
Komnas HAM Segera Sampaikan Temuan Pelanggaran HAM TWK KPK ke Presiden
Komnas HAM berharap dapat diterima Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain untuk menyerahkan laporan lengkap temuan pelanggaran HAM pada TWK KPK, Komnas HAM juga ingin menunjukkan bukti temuan itu kepada Presiden.
Politik & Hukum
路
Iklan
Temuan Komnas HAM Perkuat Dasar Presiden untuk Ambil Alih TWK KPK
Temuan 11 pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK pegawai KPK oleh Komnas HAM menguatkan adanya penyimpangan dalam tes tersebut. Presiden Jokowi diminta mengambil alih sekaligus mengakhiri polemik kepegawaian KPK.
Politik & Hukum
路
Respons Kesimpulan Komnas HAM, KPK: Tunggu Putusan MA dan MK
Jubir KPK Ali Fikri menyebut KPK masih menunggu proses hukum di MK dan MA terkait alih status pegawai KPK. Karena itu, KPK belum bisa merespons kesimpulan Komnas HAM bahwa ada pelanggaran HAM dalam alih status itu.
Politik & Hukum
路
Ombudsman Tunggu Tindak Lanjut KPK Terkait TWK
Unit Kerja Resolusi dan Monitoring Ombudsman sedang mencari jalan penyelesaian dengan KPK dan BKN terkait problem TWK. Dua hari ke depan, Ombudsman akan menyurati KPK dan BKN untuk menanyakan tindak lanjutnya.
Politik & Hukum
路
Kian Kuat, Desakan agar Pimpinan KPK Patuhi Ombudsman
Kali ini, desakan muncul dari PP Muhammadiyah. Jika pimpinan KPK tak kunjung melaksanakan perintah Ombudsman terkait tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, Presiden punya kewenangan untuk mengambil alih.
Politik & Hukum
路
Akhiri Polemik Kepegawaian KPK
KPK dan pemerintah seharusnya mengikuti putusan Ombudsman RI (ORI). Dengan demikian, kegaduhan yang muncul karena persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK tak berlarut-larut.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan
