Komersialisasi media massa menyebabkan minimnya kebebasan pers di ruang redaksi. Wartawan pun tak terlindungi.

Presiden Jokowi akan mengumumkan perpres ”publisher rights”. Regulasi ini diharapkan mendukung jurnalisme berkualitas.

Publisher rights diperlukan untuk menghadirkan ekosistem yang adil bagi penerbit dan media.

Pers menanti regulasi ”publisher rights” yang transparan dan adil. Regulasi ini diharapkan mendorong ekosistem media berkelanjutan dan sehat.

Regulasi ”publisher rights” belum rampung. Padahal, Dewan Pers telah menyerahkan draf rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas sejak lima bulan lalu.

Peraturan Presiden Media Berkelanjutan harus menjadi pintu masuk untuk merawat jurnalisme berkualitas. Untuk itu, draf perpres tersebut perlu dibuka kepada publik, mendapatkan masukan dari publik.

Peraturan presiden tentang media berkelanjutan tidak memerlukan lembaga baru di luar Dewan Pers. Hal ini bertujuan agar independensi media massa tetap terjaga.

Draf rancangan peraturan presiden tentang media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika masih berpeluang direvisi. Hal ini perlu dikawal agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers.