Hakim konstitusi memahami pemerintah lakukan langkah antisiptif atasi dampak pandemi Covid-19. Karena langkah itu berkaitan penggunaan keuangan negara, perlu dibatasi waktu berlakunya UU tentang Perppu Covid-19.

Akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Seluruh penggunaan anggaran akan diaudit BPK secara menyeluruh melalui analisis ”big data”.

Hukum acara di Mahkamah Konstitusi dinilai lemah. Akibatnya, sebelum sidang dimulai, pemerintah justru tetapkan terlebih dahulu Perppu No 1/2020 jadi UU No 2/2020. Kepastian hukum pun dinilai lemah. Perlukah direvisi?

MK tetap dapat melanjutkan pemeriksaan perkara pengujian Perppu No 1/2020 tanpa perlu menunggu permohonan baru. MK cukup dengan mengubah judul aturan yang diuji. Ini bisa dilakukan karena alasan ada kegentingan memaksa.

MK akan tetap memeriksa perkara pengujian Perppu 1/2020 hingga akhirnya perppu itu disetujui DPR menjadi UU. Apabila hal itu terjadi, perkara dihentikan. Uji materi baru bisa diajukan, yaitu atas UU Penetapan Perppu.

Meski PAN menyetujui penetapan Perppu No 1/2020 menjadi UU, Majelis Pertimbangan PAN melihat perppu berpotensi melanggar konstitusi dan membuka celah penyimpangan. Karena itu, PAN harus mengkaji mendalam perppu tersebut.

KPK diminta untuk menyelidiki pelaksanaan program Kartu Prakerja. Selain program itu, keputusan pemerintah menerbitkan Perppu No 1/2020 terkait penanganan Covid-19 juga mendapat kritik, khususnya terkait pasal impunitas.

Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro-kontra. Pasal di perppu ini juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa persoalannya?