Uji Materi Perppu 1/2020 Tetap Dilanjutkan sampai Obyek Perkaranya Hilang

MK akan tetap memeriksa perkara pengujian Perppu 1/2020 hingga akhirnya perppu itu disetujui DPR menjadi UU. Apabila hal itu terjadi, perkara dihentikan. Uji materi baru bisa diajukan, yaitu atas UU Penetapan Perppu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan permohonan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). MK telah menerima tiga permohonan uji konstitusionalitas Perppu No 1/2020 yang sidangnya digelar bersamaan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemeriksaan perkara uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara di Mahkamah Konstitusi tetap dilanjutkan hingga DPR menyetujui pengesahan perppu tersebut menjadi undang-undang. Diperkirakan persetujuan DPR atas Perppu No 1/2020 akan dilakukan pada pekan depan.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, delapan dari total sembilan fraksi di DPR menerima dan menyetujui Perppu No 1/2020 dengan sejumlah catatan. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menolak Perppu No 1/2020. Fraksi PKS beralasan, substansi perppu tersebut berpotensi melanggar konstitusi karena ada pasal-pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945 (Kompas, 5/5/2020).