Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi Dinilai Masih Lemah

Hukum acara di Mahkamah Konstitusi dinilai lemah. Akibatnya, sebelum sidang dimulai, pemerintah justru tetapkan terlebih dahulu Perppu No 1/2020 jadi UU No 2/2020. Kepastian hukum pun dinilai lemah. Perlukah direvisi?

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pendahuluan permohonan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). MK telah menerima tiga permohonan uji konstitusional Perppu No 1/2020 yang sidangnya digelar bersamaan.

JAKARTA, KOMPAS — Proses pemeriksaan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covoid-19 seolah berkejaran dengan waktu.

Setelah perppu disetujui DPR menjadi undang-undang, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan tetap melanjutkan persidangan pada Rabu depan. Namun, sebelum sidang pemeriksaannya dimulai, pemerintah justru telah menetapkan terlebih dahulu Perppu No 1/2020  menjadi UU No 2/2020 dalam lembaran negara.