UU PDP mengatur batas waktu dua tahun bagi pemerintah untuk membentuk lembaga otoritas pengawas data pribadi dan menyusun peraturan pemerintah terkait dengan PDP.

BPI Danantara ditargetkan bisa diluncurkan tahun ini juga. Namun, Prabowo mengingatkan kehati-hatian tinggi penyusunan regulasinya.

Pemberian konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan bisa membuat masyarakat menghadapi gelombang masalah.

Wacana program pensiun wajib tambahan banyak menuai penolakan lantaran dinilai memberatkan para pekerja.

Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 58 penjabat kepala daerah. Dari jumlah tersebut, satu penjabat kepala daerah diganti karena tidak memenuhi parameter dalam evaluasi.

Kemendagri telah melewatkan waktu untuk melaksanakan tindakan korektif dari Ombudsman RI yang berakhir pada 28 Agustus lalu. Saat ini, ada waktu 60 hari bagi ORI dan Mendagri untuk proses resolusi.

Sejak Mei hingga Agustus 2022, terdapat 71 penjabat kepala daerah yang diangkat. Namun, hingga kini, Kemendagri belum juga menerbitkan aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah berupa peraturan pemerintah.

Ombudsman RI digugat oleh Ojat Sudrajat pada 22 Agustus 2022. Gugatan tersebut dilakukan setelah ORI mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.