peraturan pemerintah

Sebelum 12 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto harus berpindah tangan, dari Bappebti ke OJK. Namun, sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan PP.

Peralihan Pengawasan Aset Kripto Belum Jelas, Pemerintah Perlu Segera Terbitkan PP

Sebelum 12 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto harus berpindah tangan, dari Bappebti ke OJK. Namun, sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan PP.

Ekonomi ·

2 Januari 2025 · 17:37 WIB

Lembaga Pengawas Belum Terbentuk, Pengaduan Kebocoran Data Pun Jadi Tak Jelas

UU PDP mengatur batas waktu dua tahun bagi pemerintah untuk membentuk lembaga otoritas pengawas data pribadi dan menyusun peraturan pemerintah terkait dengan PDP.

Politik & Hukum ·

20 Desember 2024 · 11:54 WIB

Peraturan Pemerintah Danantara Segera Ditandatangani Presiden

BPI Danantara ditargetkan bisa diluncurkan tahun ini juga. Namun, Prabowo mengingatkan kehati-hatian tinggi penyusunan regulasinya.

Ekonomi ·

25 November 2024 · 21:54 WIB

Masyarakat Sipil Bakal Gugat PP Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Pemberian konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan bisa membuat masyarakat menghadapi gelombang masalah.

Politik & Hukum ·

27 September 2024 · 20:59 WIB

Gelombang Penolakan Program Pensiun Wajib Tambahan Bergulir

Wacana program pensiun wajib tambahan banyak menuai penolakan lantaran dinilai memberatkan para pekerja.

Ekonomi ·

11 September 2024 · 17:21 WIB

THR Aparatur Negara Cair 22 Maret, Perputaran Uang di Daerah Bakal Melonjak

Presiden Jokowi telah menerbitkan PP No 14/2024 yang salah satunya mengatur THR aparatur negara dibayarkan 22 Maret.

Politik & Hukum ·

17 Maret 2024 · 20:54 WIB

Hasil Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kurang Memuaskan

Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 58 penjabat kepala daerah. Dari jumlah tersebut, satu penjabat kepala daerah diganti karena tidak memenuhi parameter dalam evaluasi.

Politik & Hukum ·

18 November 2022 · 09:01 WIB

Ombudsman Cari Jalan Keluar melalui Resolusi

Kemendagri telah melewatkan waktu untuk melaksanakan tindakan korektif dari Ombudsman RI yang berakhir pada 28 Agustus lalu. Saat ini, ada waktu 60 hari bagi ORI dan Mendagri untuk proses resolusi.

Politik & Hukum ·

2 September 2022 · 22:15 WIB

Tiga Bulan Berlalu, Mendagri Tak Kunjung Terbitkan Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sejak Mei hingga Agustus 2022, terdapat 71 penjabat kepala daerah yang diangkat. Namun, hingga kini, Kemendagri belum juga menerbitkan aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah berupa peraturan pemerintah.

Politik & Hukum ·

29 Agustus 2022 · 21:57 WIB

Tindakan Korektif Tak Kunjung Dikerjakan Kemendagri, Ombudsman Malah Digugat ke PUTN

Ombudsman RI digugat oleh Ojat Sudrajat pada 22 Agustus 2022. Gugatan tersebut dilakukan setelah ORI mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.

Politik & Hukum ·

28 Agustus 2022 · 23:03 WIB

Ujian Bertubi-tubi Menerjang Ridwan Kamil dan Karier Politiknya

Legalisme Otokratis Merongrong Pancasila

Penjelasan Pemerintah Kecewakan Warga Perbatasan RI-Timor Leste

peraturan pemerintah

Peralihan Pengawasan Aset Kripto Belum Jelas, Pemerintah Perlu Segera Terbitkan PP

Lembaga Pengawas Belum Terbentuk, Pengaduan Kebocoran Data Pun Jadi Tak Jelas

Peraturan Pemerintah Danantara Segera Ditandatangani Presiden

Masyarakat Sipil Bakal Gugat PP Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Gelombang Penolakan Program Pensiun Wajib Tambahan Bergulir

THR Aparatur Negara Cair 22 Maret, Perputaran Uang di Daerah Bakal Melonjak

Hasil Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kurang Memuaskan

Ombudsman Cari Jalan Keluar melalui Resolusi

Tiga Bulan Berlalu, Mendagri Tak Kunjung Terbitkan Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Tindakan Korektif Tak Kunjung Dikerjakan Kemendagri, Ombudsman Malah Digugat ke PUTN

Produk

Bisnis

Tentang

Lainnya