Sejak 2004, peraturan menteri menjadi salah satu peraturan perundangan-undangan yang banyak dibentuk. Hal itu menyebabkan banjirnya regulasi di Indonesia dan melemahnya peran legislasi yang dimiliki presiden.

Kemendagri sedang menyiapkan Peraturan Mendagri yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah. Dalam pemilihan penjabat kepala daerah gelombang selanjutnya mulai Juli 2022, DPRD akan dilibatkan.

Perpres No 68/2021 bisa membatasi menteri membuat peraturan. Namun, proses konsultasi dengan Presiden dipastikan memakan waktu. Akan lebih baik ada ketegasan Presiden Jokowi meniadakan peraturan menteri/kepala lembaga.

Kebanyakan korban adalah warga binaan narkotika. Entah berapa yang hanya pengguna, berapa yang pengedar, dan berapa lama lagi mereka di sana? Kebakaran itu seakan vonis yang sesungguhnya.

Dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung membatalkan Pasal 8 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2018. Peraturan itu dinilai membuat norma baru dari ketentuan yang sudah ada.

Kementerian Perhubungan akan menerbitkan peraturan menteri tentang skuter listrik dan kendaraan sejenis.

Presiden Joko Widodo mewacanakan penerbitan satu peraturan menteri harus dikompensasi dengan pencabutan peraturan menteri dalam jumlah lebih banyak.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta lima kementerian lain bersepakat menandatangani nota kesepahaman atas penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat.