Pemberian amnesti untuk koruptor tidaklah tepat jika pemerintah tak memiliki ketentuan tegas soal pembuktian terbalik, perampasan aset, dan pelaporan kekayaan.

RUU yang masuk Prolegnas 2025 adalah RUU Pemilu dan RUU Pilkada, dengan alasan hasil evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan pesta demokrasi berbiaya tinggi.

Total nilai perputaran dana judi daring sejak 2017-2023 tercatat Rp 517,31 triliun dengan jumlah transaksi 168,34 juta.

Jika presiden punya kemauan, tidak sulit membahas RUU Perampasan Aset karena beririsan dengan persoalan ekonomi.

Pada 2022, PPATK menghentikan transaksi kegiatan judi online pada 733 rekening dengan nilai transaksi mencapai Rp 850 miliar. Transaksi judi online alami kenaikan dari Rp 57 triliun pada 2021 menjadi Rp 69 triliun.

Presiden Jokowi menegaskan, RUU Perampasan Aset sudah mendesak untuk disahkan karena hukuman penjara belum memberikan efek jera bagi koruptor.

Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung diperkuat menjadi badan. Jaksa Agung menyebut, dengan adanya Badan Perampasan Aset, diharapkan dapat mengakselerasi penegakan hukum.

Kian cepat RUU ini diundangkan, boleh jadi kian berkurang kerugian negara. Berarti semakin bertambah kemampuan negara untuk menyejahterakan rakyat.