Publik menilai belum ada terobosan yang berarti selama kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Presiden Jokowi menugasi Heru mengatasi tiga persoalan utama Jakarta, yakni kemacetan, banjir, dan tata ruang. Kasus ruko di Pluit yang mengokupasi selokan dan jalan bisa menjadi momentum untuk tegas menata kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi tenggat dua bulan dan dua pekan kepada operator jaringan ulititas untuk merapikan kabel semrawut. Penataan dilakukan guna menjaga estetika kota dan melancarkan mobilitas warga.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta menyatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa saja menarik Raperda tentang ERP. Namun, untuk menarik raperda itu, harus dilakukan sesuai mekanisme.

Belum ada sebulan menjabat, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan sejumlah langkah terkait pekerjaan rumah yang diemban. Cara-cara yang ia lakukan dipahami sebagai cara memberi contoh dan menyentil.

Berulangnya kecelakaan bus Transjakarta menunjukkan belum idealnya standar keselamatan Transjakarta. Standardisasi pengemudi jadi salah satu solusi.

Tahun 2022 ini, dua solusi untuk mengurangi kemacetan jalan diwacanakan. Kajian untuk menggolkan wacana itu harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Kehadiran layanan meja aduan menjadi upaya pemerintah menuntaskan aduan masyarakat secara cepat. Namun, kepastian tenggat penyelesaian belum diatur dengan baik.