Sekitar 400-an terpidana mati bisa lolos dari ”regu tembak” dengan berlakunya KUHP baru. Mereka bisa mengajukan grasi untuk mengubah pidananya menjadi seumur hidup.

Ada potensi salah tafsir dalam menerapkan sejumlah pasal dalam KUHP yang baru. Karena itu, menjadi penting adanya aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan KUHP oleh aparat penegak hukum kelak.

Pemerintah akan menyosialisasikan kepada semua aparat penegak hukum agar tak terjadi salah tafsir saat penerapan KUHP baru. Sosialisasi juga menyasar pengajar di kampus-kampus agar tak salah menjelaskan kepada mahasiswa.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan warga yang keberatan dengan pasal dalam KUHP yang baru untuk uji materi ke MK. Setelah RKUHP disetujui disahkan DPR, masih ada suara keberatan atas sejumlah pasal.

DPR mengesahkan RKUHP menjadi Undang-undang KUHP secara aklamasi.

Massa lintas elemen menolak pengesahan RKUHP yang dinilai akan memudahkan kriminalisasi dan mempersempit ruang demokrasi.