Perwakilan generasi muda dari berbagai kelompok menuntut pemulihan dan perlindungan lingkungan terhadap calon pemimpin Indonesia ke depan.

Pada dasarnya setiap perbuatan pencemaran lingkungan hidup mewajibkan pelakunya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

Mahkamah Agung memutuskan sebuah korporasi di Jambi bersalah karena lalai mencegah kebakaran lahan gambut di kebun sawitnya pada 2019. Perusahaan itu telah membayar denda Rp 2,5 miliar.

Beberapa daerah aliran sungai atau DAS masih memiliki lahan kritis yang bisa meningkatkan risiko bencana banjir. Sepanjang 2022, pemulihan DAS dilakukan dengan rehabilitasi hutan dan lahan hingga 77.103 hektar.

Pemerintah bekerja sama dengan Sinar Mas mulai membangun Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Banyuasin, Sumsel. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2023 dengan hasil produksi 10 juta batang per tahun.

Negara tidak hanya memiliki kewajiban menggugat pelaku perusak lingkungan, tetapi juga memulihkan lingkungan yang dirusak tersebut dengan uang ganti rugi tergugat. Namun, hal ini masih kerap terabaikan.

Perusahaan itu harus membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 590 miliar. Mereka divonis bersalah dalam kasus kebakaran lahan.

Beban yang ditanggung untuk memulihkan lingkungan dari kebakaran akibat praktik ilegal pertambangan minyak di batas Jambi dan Sumsel bernilai besar. Peristiwa itu haruslah menjadi pelajaran berharga bagi negara.