Pendekatan DAS mikro dapat menjadi solusi terkait kurangnya koordinasi antar-wilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

Karhutla telah mendorong masyarakat untuk melakukan upaya restorasi dengan berbagai inisiatif. Di Kabupaten Siak, pengelolaan gambut disinergikan dengan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, wisata, hingga penurunan emisi.

Hasil analisis Pantau Gambut menunjukkan, kawasan prioritas restorasi gambut di sejumlah daerah masih rentan terbakar. Bahkan, seluas 3,8 juta hektar memiliki risiko kerentanan terbakar tinggi.

Ihwal pendanaan masih menjadi kendala utama dalam pemulihan mangrove. Kendala ini coba diatasi dengan skema ”blended finance” melalui kerja sama internasional.

Upaya mempercepat rehabilitasi mangrove diwujudkan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Dunia. Proyek yang akan dilakukan adalah Mangrove untuk Ketahanan Daerah Pesisir.

Kawasan inti ibu kota negara baru di Kaltim dipastikan kondisi lahannya. Potensi dampak pembangunan dilihat dari perspektif lingkungan.

Lembaga Kajian Hukum Lingkungan (ICEL) menilai sepanjang tahun 2020 diterbitkan sejumlah aturan dan kebijakan yang melemahkan perlindungan lingkungan maupun hak masyarakat. Sejumlah penegakan hukum pun belum tuntas.

Pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove membawa harapan baru sekaligus dorongan baru bagi Indonesia untuk memperbaiki dan melindungi ekosistem rentan ini. Hal itu menjadi kunci penting mitigasi perubahan iklim.