Diskursus ”presidential threshold” hingga kini tak kunjung selesai. Ada hasrat dan ikhtiar dari rakyat yang ingin menormalkan kembali sistem pemilihan presiden yang sejalan dengan nilai atau semangat demokrasi.

Pancasila berada dalam gangguan antisosial. Itu sebabnya, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus kita jaga dan kita pertahankan dengan segala cara, jangan digerogoti, agar tetap sebagai rumah bersama.

Kita sudah mencoba mereformasi pendidikan tinggi, tetapi tidak cukup cepat dan masif untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Harus ada terobosan dan percepatan, dan ini mesti jadi agenda para calon pemimpin bangsa.

Reformasi birokrasi sudah kelamaan sehingga reformasi itu sendiri perlu direformasi. Reformasi birokrasi yang baru adalah mengubah birokrasi yang masih ala feodal menjadi birokrasi profesional.

Negara wajib menghadirkan layanan kesehatan spesialistik yang berkualitas bagi seluruh warga. Kemenkes harus mengajak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan IDI, untuk duduk bersama mencari solusi.

Kepemimpinan RI dalam merumuskan prioritas strategi, agenda, dan jalannya negosiasi menjadi kunci untuk memastikan G-20 tetap memiliki kontribusi penting dan positif bagi dunia. Inilah tanggung jawab besar Indonesia.

Berbagai masalah datang bersamaan dan saling terkait, yakni pandemi global, perubahan iklim, perubahan geopolitik, dan berbagai masalah lainnya. Untuk menghadapi itu, perlu penguatan partisipasi masyarakat madani.

Hingga saat ini, belum semua substansi undang-undang selaras dengan semangat dan moralitas konstitusi. Masih ada substansi undang-undang yang harus dibatalkan Mahkamah Konstitusi.