Tata Pemerintahan
Mereformasi Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi sudah kelamaan sehingga reformasi itu sendiri perlu direformasi. Reformasi birokrasi yang baru adalah mengubah birokrasi yang masih ala feodal menjadi birokrasi profesional.
Ilustrasi
Awal Maret 2023, pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi meminta secara tegas kepada semua jajaran birokrasi agar menghilangkan sifat hedonisme, jemawa, dan pamer kekuasaan. Presiden menyampaikan, beliau mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan, termasuk transaksi yang ditengarai anomali di lingkungan Kementerian Keuangan, lembaga yang dikenal masyarakat paling puritan.
Ada tiga agenda penting yang perlu dicermati dari ketegasan presiden. Pertama, reformasi birokrasi cenderung menyentuh ”permukaan”. Kedua, yang berarti strategi reformasi birokrasi perlu dipertanyakan kembali keandalannya. Ketiga, sebagai konsekuensinya, perlu pemahaman baru yang lebih benar tentang reformasi birokrasi, dan secara khusus makna dan keberadaan birokrasi itu sendiri, baru kemudian dilakukan reformasi atas reformasi birokrasi itu sendiri.
