Selama hampir satu dekade, belasan orang di sejumlah daerah terbunuh akibat membela lingkungan.

Implementasi perlindungan hukum bagi pembela lingkungan masih belum optimal meski ketentuannya telah tertuang dalam sejumlah regulasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini perlu dimaknai dan didefinisikan ulang.

Kebutuhan akan peraturan atau pedoman pelaksanaan jaminan perlindungan bagi pejuang lingkungan di Indonesia mendesak untuk diterbitkan karena sampai saat ini aturan anti-SLAPP belum terlaksana dengan baik.

Indonesia perlu mencontoh penerbitan aturan anti-”strategic lawsuit against public participation” dari negara lain guna melindungi pejuang lingkungan hidup dari kriminalisasi dan serangan balasan.

Kelompok masyarakat yang berjuang di bidang lingkungan hidup masih dibayangi kekerasan maupun kriminalisasi. Perlu ada perubahan paradigma yang mendasar dari aparat negara dan pengambil keputusan terkait hal menahun ini.

Elsam mencatat pandemi Covid-19 tak menghentikan praktik buruk kekerasan terhadap aktivis dan masyarakat yang memperjuangkan lingkungannya. Keterbatasan akses di masyarakat justru seakan memasifkan tindakan tersebut.

Ancaman terhadap pembela lingkungan masih terus terjadi meski aktivitas mereka dilindungi undang-undang. Janji pemerintah untuk menerbitkan aturan yang operasional dan implementatif kembali ditagih.