Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kian tegas menerapkan aturan PPKM darurat untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya dengan menindak tegas pegawai dinas yang melanggar aturan

Mobilitas masyarakat perlu diturunkan hingga 50 persen untuk menurunkan kasus Covid-19. Per Senin, ada 29.745 tambahan kasus Covid-19.

Pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyakit Covid-19 terkait pelaksanaan PKM di Bali tidak lagi diberikan pembinaan, melainkan ditindak dengan pengenaan sanksi administratif, termasuk denda.

Satgas Covid-19 Sidoarjo memasifkan kembali operasi yustisi prokes dan memberlakukan lagi jam malam untuk membatasi mobilitas warga. Itu dilakukan agar kasus aktif Covid-19 yang meningkat belakangan ini tidak membeludak.

Implementasi sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan butuh konsistensi tinggi untuk mempercepat terbentuknya budaya baru hidup bersih dan sehat mencegah Covid-19. Sanksi ringan dikhawatirkan tak berefek jera.

Satgas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo meninggalkan sanksi sosial dan memilih sanksi denda serta kurungan untuk menindak pelanggar protokol kesehatan dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19.

Penerapan sanksi denda terus di galakkan di Sidoarjo, untuk menekan sebaran Covid-19. Sasarannya tidak hanya pelanggar perorangan, tetapi juga pengelola tempat usaha seperti warung makan dan kafe.

Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan mulai diberlakukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak di sejumlah lokasi, ada warga disanksi denda atau kerja sosial.