Pasal 58 PKPU 2024 berpotensi menimbulkan masalah saat penghitungan suara dalam Pilkada 2024.

Aksi gabungan masyarakat sipil di Bali, Selasa (6/12/2022), menyuarakan desakan agar DPR menunda pengesahan RKUHP. DPR didesak agar mencabut pasal-pasal bermasalah sebelum mengesahkan RKUHP menjadi UU KUHP.

Dalam sejumlah kesempatan, Dewan Pers selalu menggarisbawahi bahwa kedatangan mereka ke fraksi-fraksi di DPR bukan untuk menolak pengesahan RKUHP, melainkan memberikan sejumlah catatan.

Masyarakat sipil berharap agar keinginan Presiden supaya RKUHP didiskusikan kembali dengan masyarakat dapat direalisasikan dengan membahas semua pasal RKUHP yang bermasalah. Pembahasan dilakukan di ruang diskusi terbuka.

Kalangan masyarakat sipil mengungkap masih banyak persoalan krusial dalam RKUHP yang belum diperbaiki pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi publik harus dibuka di DPR sebelum RKUHP disahkan.

Pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam RKUHP dan RUU Pemasyarakatan masih perlu dibahas kembali secara mendalam oleh Komisi III DPR. DPR didorong tak membahas dua RUU itu di tengah pandemi Covid-19.

Kemenkum dan HAM ingin membuka peluang pembahasan ulang pasal bermasalah di RKUHP. RUU ini hampir dipastikan menjadi RUU prioritas yang akan dibahas di Prolegnas 2020.

RKUHP telah diajukan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 dan 2020-2024. Dengan demikian, RKUHP bisa kembali dibahas mulai 2020.