Komisi Yudisial akan kembali memanggil majelis hakim yang menangani gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, dan juga ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tak memenuhi panggilan KY.

Dalam mengadili gugatan partai Berkarya, PN Jakarta Pusat diharapkan mempertimbangkan putusan banding gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU. Sebelumnya, PT DKI menolak putusan PN Jakpus yang adili gugatan Prima.

Partai Republik menjadi partai politik ketiga yang menggugat KPU secara perdata setelah Partai Prima dan Partai Berkarya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) lolos rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Proses verifikasi ulang terhadap Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima oleh KPU diharapkan dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan penting untuk mengantisipasi kesalahan berulang.

Komisi Pemilihan Umum akan menindaklanjuti putusan Bawaslu yang memberikan kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk mengulang verifikasi administrasi.

KPU akan membuat tahapan sendiri bagi Prima guna verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu. Prima tanggapi serius kesempatan itu. Jika jadi peserta pemilu, Prima akan cabut perkara di PN Jakarta Pusat,

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Senin (20/3/2023) menyatakan KPU terbukti melanggar administrasi Pemilu 2024 dalam proses verifikasi Partai Prima sebagai peserta pemilihan umum.