Negara otoriter membutuhkan masyarakat sipil yang kritis. Kaum intelektual perlu mendidik rakyat agar melek politik.

Pendampingan dibutuhkan agar penjabat gubernur yang sudah dilantik, Jumat (11/11/2022), bisa langsung bekerja.

Jika rencana pemekaran Papua tetap dilanjutkan, pemerintah dan DPR harus meyakinkan masyarakat setempat agar menerima rencana tersebut. Pemekaran Papua harus dilandasi legitimasi sosial yang kuat.

Triliun rupiah dana desa yang dikucurkan pemerintah sejak tahun 2015 tidak selalu berkorelasi positif dengan demokrasi desa, serta pembanguan sumber daya manusianya. Butuh terobosan kebijakan dan sistem untuk itu.