Tapal Batas 95 Persen Desa Belum Jelas
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika (kiri), Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho (kedua dari kanan), dan Bupati Kudus Muhammad Tamzil (kanan) menjadi pembicara dalam "Rembuk Nasional untuk Kedaulatan Desa" di Jakarta, Selasa (15/1/2019).
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah perlu segera menyelesaikan penetapan tapal batas wilayah pedesaan agar program pembangunan bisa berjalan lebih optimal. Hal ini diharapkan bisa segera teratasi karena hampir 95 persen dari 74.093 desa belum memiliki tapal batas yang jelas.
"Ketidakjelasan batas wilayah ini akan sangat berpengaruh pada kewenangan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desanya. Masalah ini tidak bisa terselesaikan kalau kita tak punya peta yang akurat," ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam Rembuk Nasional untuk Kedaulatan Desa di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, Selasa (15/1/2019).