Otonomi Daerah: Dua Sisi Wajah Desentralisasi
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fkompas_tark_23070383_5_0.jpeg){kind=logo}
Petugas menyiapakan alat untuk membantu proses perijininan dengan sistem video call di Stan Kabupaten Sidoarjo saat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 di Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017). Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 tersebut mengambil tema Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government.
Otonomi daerah yang mulai digulirkan sejak 1999 telah melahirkan dua sisi kecenderungan, positif dan negatif. Di antara dua sisi itu, tarik-menarik terus terjadi antara kekuatan sentralisasi dan desentralisasi.
Indonesia tercatat sudah tiga kali menerapkan undang-undang terkait otonomi daerah. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pergumulan tentang manfaat dan dampak buruk otonomi daerah terus bergulir. Upaya perbaikan lewat perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pun belum cukup memuaskan, sehingga kembali dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.