Materi gugatan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi tengah disiapkan oleh sejumlah organisasi profesi kesehatan atas Undang-Undang Kesehatan. Pembahasan dari undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai prosedur.

Ribuan tenaga kesehatan dan tenaga medis melakukan aksi damai penolakan RUU Kesehatan. Pembahasan RUU Kesehatan dinilai tidak terbuka serta tidak mengakomodasi masukan dari organisasi profesi.

Pemberhentian dokter spesialis bedah saraf Zainal Muttaqin di RSUP Dr Kariadi Semarang diduga karena kritik yang disampaikannya terkait RUU Kesehatan. Evaluasi perlu dilakukan terkait hal ini.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan masih menuai pro dan kontra. Meski begitu, publik diharapkan dapat membahas kebijakan tersebut secara rasional.

Revisi Undang-Undang Kesehatan ”omnibus law” perlu dibahas secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Perubahan itu perlu dipastikan bisa menjadi solusi atas persoalan di masyarakat.

Ruang dialog perlu dibuka lebih luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ”omnibus law”. Semua pihak terkait, terutama organisasi profesi bidang kesehatan perlu dilibatkan sehingga semua pihak terakomodasi.

Organisasi profesi kesehatan di Kudus menolak langkah pemerintah dan DPR menyusun Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Banyak poin bermasalah dalam RUU yang dibahas tanpa melibatkan organisasi profesi tersebut.