Undang-undang yang ada belum spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan guru. Perlu UU Perlindungan Profesi Guru.

Penerapan PPDB zonasi banyak dikeluhkan. Ada sejumlah masalah yang perlu solusi. PPDB zonasi perlu bertransformasi jika hendak dipertahankan dan dilihat sebagai sebuah sistem dinamis. Libatkan semua pemangku kepentingan.

Secara normatif, ide ”marketplace patut diapresiasi sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah menyelesaikan persoalan perekrutan guru. Namun, mengapa guru yang mulia dan terhormat dipadankan dengan istilah ”marketplace”?

Merdeka Belajar diusung Ki Hadjar Dewantara dan Engku Syafei untuk melawan kebodohan dan membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek jangan sampai mengalami amnesia sejarah.

Profesi guru dikategorikan ”officium nobile”, pekerjaan mulia dan terhormat. Hak imunitas guru bukan untuk membuat guru kebal dari hukuman, melainkan lebih pada menjaga harkat martabat guru dan memberikan ring pengaman.

Niat pemerintah membatasi atau menghentikan TPG benar adanya. Hal itu terkonfirmasi dengan hilangya ayat tentang TPG dalam draf RUU Sisdiknas. Mungkinkah mempertahankan TPG tanpa sandaran hukum yang jelas dan kuat?

Kurikulum bukan satu-satunya obat mujarab ataupun jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Ada solusi alternatif yang bisa dijalankan secara gotong royong semua pemangku kepentingan pendidikan.

Frase Sejarah Indonesia sebagai muatan wajib hendaknya tertulis jelas di perundangan dalam rencana perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan.