MA melakukan lompatan judisialisasi yang begitu eksesif untuk mengatur dan menentukan syarat pencalonan kepala daerah.

Dalam prinsip konstitusionalisme modern, hakim merupakan aktor yang memiliki peran terhadap fungsi pelayanan umum kepada masyarakat. Independensi yang diperoleh para hakim juga perlu dipertanggungjawabkan ke publik.

Pengaturan evaluasi jabatan hakim konstitusi oleh lembaga pengusul tidak lebih dari sekadar upaya membonsai Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan yang independen.

Di awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi yang inklusif dengan membuka ”legal standing” yang cukup lebar bagi warga negara. Namun, MK kini lebih memilih menahan diri, tidak melakukan terobosan hukum.

Terjadinya overlapping dalam praktik legislasi pasca-pengundangan Cipta Kerja menjadi sangat berisiko dan potensial menambah volume regulasi.

Berakhirnya masa jabatan hakim "ad hoc" tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahkamah Agung, mendorong mahkamah untuk segera mengajukan permohonan pengisian jabatan ke Komisi Yudisial.