Pelumrahan hukum yang otokratis hanya bisa dilawan dengan strategi melipatgandakan pencerdasan di ruang publik.

Politik hukum instan melalui pelumrahan hukum tanpa etika menjadikan pesta demokrasi menjadi ”pesta karbitan”.

Alih-alih melindungi hak warga, putusan perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 justru menyempurnakan paradoks politik kuasa oligarki melalui MK. Ada kekhawatiran masa depan MK sekadar menjadi pembersih limbah politik oligarki.

Permenpan dan RB menguatkan posisi rebirokratisasi bagi dosen dan kampus. Padahal, yang dibutuhkan debirokratisasi kampus. Kebijakan di pendidikan tinggi sepatutnya membangun sistem yang mewadahi penghargaan akademik.

Pergantian ”tengah jalan” Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Menguatnya sistem politik kartel menyebabkan penurunan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme.

Argumen hukum HAM absen dibahas dalam pasal penghinaan di RKUHP. Padahal, konstruksi RKUHP menyubordinasi pasal kebebasan ekspresi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan doktrin hukumnya.

Kekhawatiran masa depan ilmu pengetahuan kini bertambah. Bukan semata politik antisains dengan paradoks kebijakan-kebijakannya, melainkan dibiarkan tumbuh dalam transformasi digital di Indonesia yang masih banal.

Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan salah satu elemen nilai yang harus ditegakkan adalah ruang hidup. Ruang hidup melampaui soal tanah dan obyek agraria.