Mahkamah Kartel
Pergantian ”tengah jalan” Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Menguatnya sistem politik kartel menyebabkan penurunan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme.
Ilustrasi
”Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain.” (Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka, 24 Oktober 2019)
Pergantian ”tengah jalan” Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Perlakuan representasi hakim konstitusi layaknya struktur perusahaan mencerminkan buruknya praktik ketatanegaraan Indonesia belakangan ini. Alasan bahwa Aswanto kerap menganulir keputusan produk hukum DPR menjadi penjelas kekeliruan dan bahkan melemahkan independensi kekuasaan kehakiman.