Mungkinkah Debirokratisasi Kampus?

Permenpan dan RB menguatkan posisi rebirokratisasi bagi dosen dan kampus. Padahal, yang dibutuhkan debirokratisasi kampus. Kebijakan di pendidikan tinggi sepatutnya membangun sistem yang mewadahi penghargaan akademik.

Kegaduhan yang terjadi setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang menyangkut jabatan fungsional dosen seharusnya menjadi refleksi mendasar bagi para pemangku kebijakan.

Diskusi ALMI dan LP3ES terkait dampak Permenpan dan RB bagi dosen, Selasa (16/5/2023), menunjukkan strategi transisi yang tengah diambil oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum cukup mewadahi segala upaya penyelesaian masalah dosen; mulai dari soal birokratisasi, iklim produksi pengetahuan, kebebasan akademik, hingga isu kesejahteraan.