Usaha mengembalikan Dwifungsi ABRI saat ini semakin kentara. UU ASN melegalisasi kembalinya praktik Dwifungsi ABRI.

Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.

Keamanan tidak hanya sebatas pada urusan menjaga batas-batas teritorial negara (kedaulatan nasional), tetapi juga harus menjamin, memenuhi, dan melindungi keamanan manusia/insani.

Tujuh belas tahun berlalu, pengungkapan kasus pembunuhan Munir tak kunjung tuntas. Pembunuhan Munir bukanlah tindak pidana biasa, melainkan terkait aktivitasnya sebagai pembela hak asasi manusia.

Salah satu hal utama yang paling bermasalah dalam modernisasi alutsista adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran, yang sering kali membuka potensi korupsi.

Sudah cukup bagi Presiden Jokowi berjanji politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sudah saatnya janji politik itu direalisasikan menjadi kenyataan dengan memberi jawaban keadilan bagi korban.

DPR dan pemerintah diharapkan dapat menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU PDP sebagaimana dijadwalkan. Perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan HAM, tetapi berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Dengan dasar demi kemanusiaan di Papua, semua pihak yang berkonflik perlu kembali merenungkan bersama untuk mencari jalan penyelesaian konflik di Papua secara damai.