Politik Hukum Kluster Pertahanan

Minimnya kewenangan lembaga independen, seperti KPK, dalam memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan penyimpangan.

Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Undang-undang ini regulasi pertama di Indonesia yang menggunakan skema omnibus law untuk mengubah aturan di berbagai sektor, termasuk salah satunya pada sektor pertahanan.

Khusus kluster pertahanan, politik hukum pengaturan dan penataan bidang pertahanan menunjukkan kecenderungan upaya liberalisasi sektor pertahanan dengan memberikan ruang yang sangat besar bagi swasta terlibat jauh dalam industri pertahanan. Ini berpotensi melemahkan pembangunan industri pertahanan strategis yang dikelola negara lewat BUMN, seperti PT PAL, PT DI, dan PT Pindad.