Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kemenkumham telah menerima usulan remisi Hari Raya Idul Fitri bagi napi korupsi dari berbagai daerah. Namun, jumlah penerima remisi itu masih diinventarisasi dan diproses.

Ditegaskannya pemberian remisi adalah otoritas Lapas oleh MK membuat PP No 99/2012 menjadi kurang relevan. Sebab, PP itu mengatur remisi untuk napi tindak pidana khusus, seperti korupsi, ditentukan oleh penegak hukum.

Penanggulangan penyebaran virus korona baru penyebab Covid-19 harus tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di samping juga masyarakat terdampak.

Upaya pemerintah mengurangi penghuni LP dan rutan guna mencegah penyebaran Covid-19 diapresiasi berbagai kalangan. Namun, upaya itu diharapkan tak diboncengi kepentingan tertentu, seperti membebaskan napi kasus korupsi.

Komisi Pemilihan Umum memunculkan kembali pembahasan tentang aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

Jika larangan eks koruptor maju di pemilihan kepala daerah hanya diatur dalam peraturan KPU, KPU khawatir nasibnya akan sama seperti larangan eks koruptor maju dalam Pemilu Legislatif 2019.