Larangan Eks Koruptor di Undang-undang Lebih Kokoh

Jika larangan eks koruptor maju di pemilihan kepala daerah hanya diatur dalam peraturan KPU, KPU khawatir nasibnya akan sama seperti larangan eks koruptor maju dalam Pemilu Legislatif 2019.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bupati Kudus Muhammad Tamzil mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). Tamzil ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kudus. Tamzil merupakan bekas narapidana korupsi yang memenangi Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum KPU berharap larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dituangkan dalam undang-undang. Dengan diatur dalam undang-undang, KPU melihat dasar hukum pelarangan lebih kuat sehingga tertutup peluangnya dibatalkan pengadilan jika aturan digugat ke pengadilan.

”Kalau pemerintah dan DPR menyetujui gagasan ini, tentu KPU akan sangat berterima kasih. Ini akan membuat landasan hukum jadi lebih kokoh sehingga tidak ada peluang untuk dibatalkan sebagaimana yang pernah terjadi di Mahkamah Agung,” kata anggota KPU, Pramono Ubaid Thantowi, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).