Pilihan sistem pemilu adalah soal selera politik, kemauan elite, dan kepentingan besar yang ingin dicapai. Pada prinsip dan filosofinya, semua sistem pemilu sama-sama memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia.

Verifikasi partai politik selalu menyita perhatian banyak pihak. Selain karena tahap yang sangat menentukan bagi masa depan partai politik di Indonesia, juga sering kali diwarnai kerawanan dan bias kepentingan politik.

Perlu evaluasi serius terhadap pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi. Padahal, mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan disibukkan agenda pemenangan pemilu.

Faktor naik turunnya elektabilitas parpol dari satu pemilu ke pemilu lain menunjukkan pola penyebaran suara pada setiap pemilu yang relatif mulai konsisten.

Putusan MK mengubah aturan verifikasi parpol peserta pemilu bisa dianggap kemunduran dibandingkan putusan MK sebelumya yang tetap mewajibkan partai yang memiliki kursi DPR tetap mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.

Generasi kepemimpinan politik saat ini masih didominasi usia 50 hingga 70 tahun. Di legislatif nasional pun relatif sama, dominasi baby boomers masih sangat terasa, walau ada anggota DPR yang berusia 23 tahun,

Demokrasi yang bersendikan kekerasan berpotensi menyimpan pertentangan politik yang sulit diakhiri. Oleh karena itu, saat ini demokrasi Indonesia butuh ruang bersama melakukan dialog gagasan untuk membangun bangsa.

Theoretically, combining a presidential and a multiparty system makes it difficult to form a consolidated legislature.