Masyarakat adat merupakan penjaga terbaik sumber daya alam dan hutan adatnya. Namun, ruang hidup mereka makin terancam.

Sikap dan tindakan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat bagi MHA merupakan bukti penghormatan terhadap hak MHA.

Punan Batu mendapat Kalpataru 2024 sebagai penyelamat lingkungan hidup, tetapi hutan mereka nyaris tidak tersisa.

Dalam konteks politik kewargaan, negara wajib mengakomodasi masyarakat adat tanpa menghilangkan hak-hak mereka.

Surat keputusan pengesahan hutan adat diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (18/9/2023) di Jakarta. Keputusan itu disambut gembira oleh masyarakat adat.

Persoalan masyarakat adat di Ibu Kota Negara yang baru perlu dicermati. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan. Jika tidak ada kebijakan yang melindunginya, bukan tidak mungkin mereka akan tergusur.

Pembabatan dan perubahan fungsi hutan membuat masyarakat adat di tanah Papua tersingkir. Padahal, alam adalah sumber penghidupan dan identitas mereka.

Dalam penetapan suatu hutan adat, pemerintah masih berpedoman pada pendekatan ekonomi atau kemampuan pengolahan lahan ketimbang sebagai tindakan untuk menghormati nilai-nilai kultural yang melekat pada hutan adat.