Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
mantan napi korupsi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengecualikan aturan jeda lima tahun sepanjang vonis pengadilan telah mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dinilai dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Bagikan
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengecualikan aturan jeda lima tahun sepanjang vonis pengadilan telah mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dinilai dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Politik & Hukum
路
Pencalonan Mantan Napi Korupsi Dinilai Pendidikan Politik Buruk
Pilgub 2020 di Sulawesi Utara memunculkan bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi, yaitu Vonnie Anneke Panambunan. Pengamat politik menilai hal ini menjadi praktik pendidikan politik yang buruk.
Nusantara
路
Status Bakal Calon Kepala Daerah Bekas Koruptor Wajib Dibuka ke Publik
Bekas narapidana yang sudah menyelesaikan masa pemidanaannya wajib jujur atau terbuka mengemukakan statusnya kepada publik apabila hendak mencalonkan diri di Pilkada 2020. Tanpa itu, pencalonan tak memenuhi syarat.
Politik & Hukum
路
Sikap KPU Tidak Berubah
Politik & Hukum
路
Kemenkumham Tetap Tak Bersedia Undangkan PKPU Pencalonan
Politik & Hukum
路
Iklan
Kemenkumham Masih Kaji Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
Politik & Hukum
路
KPK Dukung Larangan Pencalonan Bekas Napi Korupsi
Politik & Hukum
路
Iklan