Selain Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat, MRP juga mengusulkan pembentukan Provinsi Mumbrai.

MK menolak seluruh permohonan Majelis Rakyat Papua. Dalam permohonannya, MRP keberatan dengan sejumlah norma dalam UU No 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua.

Pemerintah dan DPR dinilai terburu-buru membentuk tiga provinsi baru di Papua tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.

DPR telah menerima surat Presiden yang berisi persetujuan pembahasan tiga RUU pembentukan daerah otonom baru di Papua. Ini artinya pembahasan akan segera dimulai.

Majelis Rakyat Papua meminta DPR menangguhkan rencana pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah di Papua.

Alih-alih melakukan pemekaran wilayah, masyarakat Papua lebih membutuhkan perbaikan masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi. Begitu juga penyelesaian masalah pada konflik dan kekerasan di berbagai tempat di Papua.

Tiga RUU daerah otonom baru di Papua akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, upaya pemekaran wilayah ini dinilai tak tepat dilakukan saat ini.

Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli pemerintah dalam sidang uji materi revisi kedua UU Otsus Papua di MK. Yusril berpendapat Majelis Rakyat Papua tak punya kedudukan hukum untuk menguji materi UU Otsus Papua.