Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diusulkan diubah dan diperluas jangkauannya.

Kabut akan semakin pekat menyelimuti seleksi pimpinan KPK manakala berhadapan dengan proses politik di DPR.

UU Wantimpres direvisi. Ada delapan perubahan yang disepakati. Beberapa di antaranya soal kedudukan, jumlah, dan syarat.

Citra negatif partai politik masih belum pulih akibat kasus korupsi yang menjerat politikus dari beberapa partai.

Lembaga Survei Indonesia memotret 40,1 persen responden mengikuti kasus dugaan korupsi kasus timah yang diusut Kejagung.

Perubahan kedudukan dan fungsi MPR menyisakan persoalan. Untuk itu, dalam pidato pengantarnya di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan agar MPR dikembalikan jadi lembaga tertinggi negara.

Muhammadiyah menolak rencana perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Jika pemerintah menyetujuinya, keputusan tersebut akan digugat.

Pembenahan praksis pengisian jabatan di lembaga-lembaga ”anak” reformasi dinilai bisa menjadi salah satu solusi memperbaiki efektivitas kinerja dan independensi lembaga tersebut.