Kabut akan semakin pekat menyelimuti seleksi pimpinan KPK manakala berhadapan dengan proses politik di DPR.

UU Wantimpres direvisi. Ada delapan perubahan yang disepakati. Beberapa di antaranya soal kedudukan, jumlah, dan syarat.

Citra negatif partai politik masih belum pulih akibat kasus korupsi yang menjerat politikus dari beberapa partai.

Kalangan DPR meminta KY menunjukkan eksistensi kelembagaannya untuk menepis pandangan lembaga itu antara ada dan tiada.

Perubahan kedudukan dan fungsi MPR menyisakan persoalan. Untuk itu, dalam pidato pengantarnya di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan agar MPR dikembalikan jadi lembaga tertinggi negara.

Muhammadiyah menolak rencana perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Jika pemerintah menyetujuinya, keputusan tersebut akan digugat.

Pembenahan praksis pengisian jabatan di lembaga-lembaga ”anak” reformasi dinilai bisa menjadi salah satu solusi memperbaiki efektivitas kinerja dan independensi lembaga tersebut.

Pamor tiga lembaga yang lahir di era reformasi cenderung tergerus. Jeratan kasus hukum yang menjerat tokoh-tokoh di dalamnya serta polemik internal lembaga membuat citranya di mata publik menurun.