Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
layanan hukum gratis
Sambutan hangat warga selimuti kedatangan dua pemuda dari LBH. Mereka lalu larut bicarakan konflik lahan.
Bagikan
Kehangatan Warga hingga Singkong dan Jagung Jadi Imbalan bagi Pembela Hukum
Sambutan hangat warga selimuti kedatangan dua pemuda dari LBH. Mereka lalu larut bicarakan konflik lahan.
Politik & Hukum
·
Pemberi Bantuan Hukum Gratis Hadapi Jalan Terjal, Mengapa Demikian?
Beragam masalah latar belakangi penyebab masyarakat belum sepenuhnya bisa rasakan kehadiran bantuan hukum. Apa saja itu?
Politik & Hukum
·
Agar Pro Bono Tak Sebatas Janji (5)
Tidak ada sanksi bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pro bono. Padahal, UU Advokat mengamanatkan hal itu.
Politik & Hukum
·
Kolaborasi hingga ke Pemerintah Desa, Buka Akses Keadilan bagi Warga Miskin (4)
Dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah hingga desa dalam mendanai bantuan hukum bagi warga miskin.
Politik & Hukum
·
Ironi Para Pengabdi Hukum
Sebagian besar publik masih butuh bantuan hukum gratis. Namun, masih ada keraguan terhadap profesionalitas advokat.
Riset
·
Iklan
Jajak Pendapat Litbang ”Kompas”: Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum Belum Maksimal
Pemahaman masyarakat terkait layanan pendampingan hukum secara gratis terbilang masih minim.
Riset
·
Jual 3,5 Kg Gula Pasir dan Rela Pakai Sepeda Motor Tanpa Lampu, demi Dampingi Warga (2)
Pengacara dan staf yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk mengabdi, bukan untuk mencari uang.
Politik & Hukum
·
Jalan Terjal Pembela Hukum Orang Kecil (1)
Negara menjamin bantuan hukum bagi warga miskin. Ironisnya, pemberi bantuan hukum harus nombok akibat anggaran terbatas.
Politik & Hukum
·
Iklan