Belum ada kejelasan nasib pembentukan BLU untuk pungutan batubara. Penegakan aturan mengenai DMO batubara lebih diprioritaskan.

Drama kebijakan larangan ekspor batubara pada awal tahun ini kembali menjadi pertanda bahwa para pengambil kebijakan energi di negeri ini masih terlelap dalam dekapan industri batubara.

Pembentukan badan layanan umum untuk pungutan batubara dikhawatirkan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik yang harus ditanggung pelanggan.

Hanya perusahaan yang memenuhi ketentuan DMO batubara 100 persen yang diizinkan pemerintah untuk mengekspor batubara. Perbaikan kewajiban DMO batubara akan terus dilakukan.

Larangan sementara ekspor batubara direncanakan bakal dibuka secara bertahap. Di samping itu, tengah disiapkan skema baru pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri. Namun, hal itu masih dalam pembahasan.

Rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor batubara mulai Rabu pekan ini jangan sampai menyebabkan krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN terulang. Pengawasan dan kontrol rantai pasok harus ditegakkan.

Seretnya pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri menunjukkan buruknya tata kelola rantai pasok batubara Indonesia. Pemerintah mesti tegas menegakkan aturan dan pengawasan dalam kontrol penguasaan sumber daya alam.

Buntut kisruh pasokan batubara untuk pembangkit PLN, Kementerian BUMN mencopot Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PLN untuk digantikan oleh Hartanto Wibowo. Krisis pasokan tak boleh terulang.