Pemerintah menyiapkan skema perlindungan koperasi lewat revisi UU Perkoperasian. Tiga isu penting dalam revisi adalah pengawasan, penjaminan, dan skema dana talangan.

Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan tiga teguran keras kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama karena gagal menyelesaikan pembayaran utang sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Tak patuhi putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, anggota koperasi yang merasa terus dipermainkan didorong untuk tidak segan-segan segera menggelar rapat anggota tahunan luar biasa. Pemerintah siap mendukung.

Dari ribuan anggotanya, baru sekitar 10.000 orang yang diklaim telah mendapatkan pencairan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Total uang sesuai putusan PKPU mencapai sekitar Rp 8,6 triliun.

Ruang gerak Koperasi Simpan Pinjam gagal bayar dipersempit oleh tim Satuan Petugas Penanganan Koperasi Bermasalah. Satgas melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna melacak seluruh transaksi.

Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah bergerak cepat. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama jadi salah satu prioritas yang akan dikawal agar segera mengembalikan dana anggota koperasi sesuai putusan PKPU.

Pemerintah membentuk satuan tugas guna mengawal dan mengawasi proses pengembalian dana anggota koperasi bermasalah. Delapan koperasi simpan pinjam menjadi sorotan dan diharapkan segera menyelesaikan kewajibannya.

Pascagagal bayar yang terus berlarut, proses pembayaran hasil homologasi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama bakal diawasi secara ketat. Kasus ini berpotensi mencoreng nama baik koperasi di Indonesia.