Pemerintah semestinya cukup mengoptimalkan manfaat layanan tambahan untuk perumahan pekerja yang ada di BP Jamsostek.

Pemerintah berulang kali tidak pernah melibatkan pekerja ketika membuat kebijakan yang berdampak terhadap pekerja.

Sejumlah konfederasi serikat pekerja menolak implementasi program Tapera.

Di tengah proses serap aspirasi publik peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, kelompok pekerja dan pengusaha masih berbeda sikap soal kehadiran regulasi ”omnibus law” tersebut.

Perubahan teknologi, iklim, degradasi lingkungan, dan migrasi akan membawa konsekuensi bekerja yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini juga diikuti kemunculan risiko baru keselamatan dan kesehatan kerja.

Kalangan pekerja dan pengusaha masih berbeda pandangan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Mayoritas fraksi DPR setuju RUU itu dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan jadi UU.

Kebijakan pengupahan, yang di dalamnya mencakup upah minimum, memegang peran sentral dalam perkembangan pasar kerja. Ketentuan formula perhitungan di Perppu Cipta Kerja dikhawatirkan jadi ’pedang bermata dua’.

Kelompok pekerja tetap menolak kemunculan Perppu No 2/2022. Mereka mendukung uji formil ataupun materi peraturan itu di Mahkamah Konstitusi.