Praktik percaloan buruh pabrik sudah terjadi puluhan tahun dan tidak ada solusi konkret. Pemerintah dan aparat kepolisian cenderung membiarkan. 

Sejumlah pemimpin serikat pekerja apatis terhadap pemangkasan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. Alasannya, anggaran banyak untuk seremoni dan birokrasi. 

Pemerintah semestinya cukup mengoptimalkan manfaat layanan tambahan untuk perumahan pekerja yang ada di BP Jamsostek.

Pemerintah berulang kali tidak pernah melibatkan pekerja ketika membuat kebijakan yang berdampak terhadap pekerja.

Di tengah proses serap aspirasi publik peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, kelompok pekerja dan pengusaha masih berbeda sikap soal kehadiran regulasi ”omnibus law” tersebut.

Regulasi yang khusus mengatur penanganan ataupun pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja belum banyak. Selain itu, penanganannya kerap tidak jelas.

Perubahan teknologi, iklim, degradasi lingkungan, dan migrasi akan membawa konsekuensi bekerja yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini juga diikuti kemunculan risiko baru keselamatan dan kesehatan kerja.

Kalangan pekerja dan pengusaha masih berbeda pandangan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Mayoritas fraksi DPR setuju RUU itu dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan jadi UU.