Pemerintah Didesak supaya Evaluasi Ulang Program Tapera

Pemerintah berulang kali tidak pernah melibatkan pekerja ketika membuat kebijakan yang berdampak terhadap pekerja.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana pintu masuk di Perumahan Pesona Bukit Batuah, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/8/2019).

Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang mewajibkan karyawan swasta dan pekerja mandiri untuk menyisihkan pendapatan bulanan untuk iuran tabungan perumahan menuai polemik. Konsep program dinilai cenderung mengarah ke asuransi, bukan tabungan. Beban potongan yang harus ditanggung pekerja dan pengusaha sudah banyak. Kalangan pekerja, pengusaha, akademisi, bahkan DPR, meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang konsep program Tapera supaya tidak semakin pelik.

Demikian benang merah diskusiSatu Meja The Forum yang dibawakan jurnalis seniorKompasBudiman Tanuredjo dan disiarkan Rabu (29/5/2024) malam di Kompas TV. Hadir sebagai narasumber ialah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suryadi Jaya Purnama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, dan Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Badan Pengelola Tapera Doddy Bursman.