Pembenahan antara lain ditempuh dengan mengamendemen undang-undang perkoperasian dan mendorong pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi hingga menciptakan program penjaminan simpanan anggota koperasi.

Dari hasil audit investigasi ditemukan kerugian dana masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 15,9 triliun. Henry Surya dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri.

Di tengah mencuatnya fenomena koperasi gagal bayar, keberadaan program penjaminan simpanan anggota atau nasabah koperasi makin mendesak. Tak hanya untuk melindungi konsumen, namun juga mengembangkan perkoperasian.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertemu di Jakarta, Rabu (15/2/2023), untuk tindak lanjut atas koperasi-koperasi simpan pinjam yang terindikasi terlibat pencucian uang.

Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pelunasan pembayarannya baru Rp 2,66 triliun atau 10,21 persen dari seluruh kewajiban.

Setidaknya ada tiga hal yang akan direvisi di UU Perkoperasian, yakni pembentukan otoritas pengawas koperasi, skema penjaminan nasabah koperasi, dan pembentukan semacam induk usaha untuk membagi beban keuangan koperasi.

Pemerintah akan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi kepada DPR menyusul adanya lubang-lubang kelemahan UU tersebut sehingga munculnya penipuan berkedok koperasi dan merugikan rakyat.

Kementerian Koperasi dan UKM kesulitan mengatasi delapan koperasi yang bermasalah lantaran tidak memiliki regulasi terkait pengawasan. Revisi aturan perkoperasian tengah disusun dan diharapkan rampung pada 2023.