Aturan masa jeda bagi bekas narapidana korupsi yang ingin berkontestasi di pilkada dinilai bisa jadi acuan untuk pemberlakuan aturan serupa bagi calon anggota legislatif di Pemilu Legislatif 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu menggunakan perbawaslu untuk menilai syarat formil dan materiil di sidang dugaan pelanggaran administrasi karena hal itu tak ada di peraturan KPU. Bawaslu menuai kritik.

UU No 7/2017 tentang Pemilu mengamanatkan DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah. Dengan begitu, pembentukan DKPP 2022-2027 harus dilakukan paling lambat 12 Juni 2022.

Pemerintah berkeyakinan penunjukan anggota TNI/Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah sudah tepat. Menpan dan RB Tjahjo Kumolo pun menyampaikan, keputusan Mendagri menunjuk penjabat kepala daerah miliki dasar hukum.

Pengadaan logistik pemilu memakan anggaran yang besar. Jangan sampai hanya ingin mempercepat pengadaan demi mempersingkat durasi kampanye Pemilu 2024, lantas aspek transparansi dan akuntabilitas diabaikan.

Rapat membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024, 13-15 Mei mendatang, harus jadi rapat konsultasi yang terakhir. Setelah itu, KPU harus menetapkan. Ini penting karena Juni mendatang, tahapan pemilu akan dimulai.

Setiap calon anggota KPU dan Bawaslu diberikan waktu 1 jam untuk memaparkan rencana programnya jika terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR. Uji kelayakan dan kepatutan digelar pekan depan.

Tiga hari uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR diharapkan sudah bisa memilih figur-figur yang menjabat anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Masukan publik atas nama calon juga diharapkan diserap Komisi II.