Pada 1998, MPR mengeluarkan ketetapan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Apa latar belakangnya?

Pencabutan ini dinilai melecehkan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM selama rezim Soeharto.

MPR pun mendorong Soeharto yang saat pemerintahannya kerap terjadi pelanggaran HAM berat dan KKN diberi penghargaan.

Advokat TPDI dan Perekat Nusantara menyomasi Presiden Jokowi. Salah satu aspek yang disorot adalah perihal nepotisme.

Data penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak, yakni 383 orang. Modus yang kerap digunakan ialah penyuapan sebanyak 916 perkara.

Sudah 25 tahun gerakan reformasi berjalan, namun agenda perubahan masih menjadi pekerjaan rumah. Dibutuhkan komitmen para elite untuk terus menuntaskan amanah reformasi.

Dalam berbagai kasus, pegawai pengadilan memiliki peran penting, menjadi perantara praktik suap atau jual-beli perkara di pengadilan. Karena itu, penting untuk dirumuskan mekanisme pengawasan untuk ASN di pengadilan.

KPK menghentikan sementara laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terhadap putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.