Perlu Pengawasan Ekstra untuk ASN di Institusi Penegak Hukum
Dalam berbagai kasus, pegawai pengadilan memiliki peran penting, menjadi perantara praktik suap atau jual-beli perkara di pengadilan. Karena itu, penting untuk dirumuskan mekanisme pengawasan untuk ASN di pengadilan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2F1ef0ea46-7cd9-40b7-a9db-4a8203dff39f_jpg.jpg){kind=logo}
Panitera pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi (kanan) seusai menjalani pemeriksaan perdana meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (23/8/2017), dengan mengenakan rompi tahanan. KPK.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memikirkan secara serius model pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di institusi penegak hukum. Sebab, berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi khususnya di pengadilan, ASN seperti pegawai pengadilan ataupun panitera memiliki peran penting dalam terjadinya praktik suap dan jual-beli perkara.
”Dalam banyak kasus, ini menjadi pola atau modus di pengadilan di tingkat mana pun. Hakim tidak akan secara langsung bertemu dengan pemberi suap, tetapi melalui proxy-nya apakah itu pegawai pengadilan atau panitera yang menjadi perantara. Menegosiasi antara keinginan hakim dan pihak berperkara,” ujar Lalola Easter, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (20/2/2023).