Isu K3 merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya bagi industri yang berisiko tinggi, tapi sektor yang berisiko tidak tinggi pun harus menjadi perhatian dan wilayah pembinaan dari seluruh Kemnaker.

Secara yuridis, THR merupakan pendapatan non-upah.

Selain insentif, ada bentuk lain yang bisa diperoleh mitra pengemudi ojek daring, yakni dengan menurunkan besaran ”fee”.

Masalah THR keagamaan setiap tahun hampir sama, seperti THR dibayar dicicil, ditunggak, atau tidak dibayar sama sekali.

Pemerintah merinci ada 938 pengaduan yang terdiri dari 468 pengaduan THR tidak dibayarkan, 337 pengaduan pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan, dan selebihnya pengaduan THR terlambat dibayarkan.

Jika sampai 15 April 2023 atau H-7 Lebaran pekerja belum mendapatkan THR, Kemenaker akan segera menindaklanjuti perusahaan dengan peringatan, denda, ataupun sanksi pidana.

Mahkamah Agung menolak gugatan uji materi dari 10 asosiasi pengusaha terkait Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Pada saat bersamaan, pemerintah merevisi PP No 36/2021 tentang Pengupahan.

Buruh mendesak Kemenaker membuat aturan yang dapat menjatuhkan sanksi tegas, bahkan pidana, bagi perusahaan yang tidak atau terlambat membayarkan tunjangan hari raya. Teguran tertulis dinilai tak cukup efektif.