Badan Informasi Geospasial menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Geospatial Forum 2023 di Kuta, Badung, Bali, Senin (6/11/2023). Informasi rupabumi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Mafia tanah masih berkeliaran di Tanah Air dan meresahkan masyarakat. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memberantasnya.

Jaringan mafia tanah melibatkan pula orang dalam di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Evaluasi kelembagaan BPN mendesak dilakukan sehingga tidak ada lagi warga yang dirugikan akibat kelindan jaringan mafia tanah di BPN.

Mafia tanah kini banyak beraksi dalam pengurusan sertifikat kepemilikan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang ditujukan untuk masyarakat secara cuma-cuma.

Reklamasi tanpa izin di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumbar, kembali dilanjutkan, bahkan mulai didirikan bangunan untuk obyek wisata sejak akhir 2021.

Rencana pembangunan tujuh bendungan di Sumut terhambat pembebasan lahan. Baru Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang yang telah dimulai pembangunannya. Bendungan penting untuk pertanian dan mengatasi banjir.

Pemerintah mengakui mafia tanah ”beroperasi” di hampir seluruh Indonesia serta melibatkan oknum penegak hukum dan pejabat publik. ”Yang kelihatan sedikit, tapi di bawahnya luar biasa,” ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Idealnya, BT ditempatkan sebagai badan yang bisa mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam kerangka ekonomi berkeadilan guna menjamin terciptanya lapangan kerja dan penghidupan yang layak.