Tiga majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dilaporkan ke KY. Mereka dituduh menghalangi Napoleon Bonaparte membuka skenario serta otak di balik pengurusan fatwa MA untuk Joko Tjandra oleh eks Jaksa Pinangki.

MAKI telah menyampaikan informasi terkait ”king maker” dalam kasus Joko Tjandra kepada KPK sejak September 2020. KPK seharusnya menindaklanjutinya ketika kejaksaan yang menangani kasus tersebut tak mengusutnya.

Diperkirakan jaksa tidak akan mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang meringankan hukuman Joko Tjandra. Sebab, hukuman terhadap pemberi suap lebih ringan dibandingkan penerima suap.

Setelah menuai kritik publik, Kejaksaan akhirnya mengeksekusi hukuman penjara untuk jaksa Pinangki Sirna Malasari, terpidana kasus suap pengurusan fatwa bebas Joko Tjandra. Ia dijebloskan ke Lapas Kelas II A Tangerang.

Empat dari lima majelis hakim banding yang memotong hukuman Joko Tjandra juga memotong hukuman Pinangki Sirna Malasari, terdakwa lain dalam perkara pelarian Joko. Komisi Yudisial mencermati putusan tersebut.

Keputusan jaksa yang tak akan mengajukan kasasi atas putusan Pinangki Sirna Malasari dinilai sebagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Keputusan bisa membuat mafia hukum merajalela. Selain itu, mengecewakan publik.

Saat diperiksa di pengadilan, terdakwa Joko Tjandra membeberkan upayanya untuk lepas dari jerat hukum dalam kasus Bank Bali tahun 2009. Nama Wapres Ma’ruf Amin sempat pula disinggungnya.

Berbagai capaian Kejaksaan RI sepanjang 2020 sama sekali tak menghilangkan catatan negatif. Bahkan, catatan negatif itu justru menutupi prestasi kejaksaan. Seperti kata pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga.