Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo yang mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat di 12 peristiwa masa lalu.

Meski negara telah mengakui sekaligus menyesalkan pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa masa lalu, Komnas HAM tetap mendesak ada terobosan dalam penyelesaian secara hukum.

Pengakuan dan penyesalan negara atas terjadinya pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa masa lalu akan ditindaklanjuti dengan memulihkan hak para korban, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

Putusan bebas para terduga pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus Abepura, Tanjung Priok, dan Timor Timur membayangi penegakan hukum kasus HAM berat Paniai. Kejaksaan dan pengadilan dituntut progresif.

Salah satu dari ketiga usul tersebut, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas Undang-Undang Pengadilan HAM untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM.

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu masih belum menemukan titik terang. Instansi-instansi yang bertugas untuk membawa perkara itu ke meja hijau bertahan dengan argumen masing-masing.

KKR Aceh mengundang pemerintah pusat untuk mendengarkan kesaksian korban saat konflik bersenjata di Aceh pada 1976-2005, pekan depan. Dengan mendengar langsung kesaksian mereka, pusat diharapkan ikut memulihkan korban.