Dukungan Pusat Diharapkan untuk Pemulihan Korban Konflik Aceh

KKR Aceh mengundang pemerintah pusat untuk mendengarkan kesaksian korban saat konflik bersenjata di Aceh pada 1976-2005, pekan depan. Dengan mendengar langsung kesaksian mereka, pusat diharapkan ikut memulihkan korban.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Warga membubuhkan tanda tangan di kain putih sebagai dukungan pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia saat konflik bersenjata di Aceh pada 1976-2005, Selasa (14/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mengundang perwakilan pemerintah pusat untuk turut mendengarkan keterangan korban dan saksi ketika konflik bersenjata terjadi di Aceh pada 1976-2005, pekan depan. Dengan mendengar langsung kesaksian mereka, pemerintah pusat diharapkan turut serta memulihkan para korban.

Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Afridal Darmi menjelaskan, selama tiga tahun, KKR Aceh telah mengumpulkan 3.040 pernyataan dari para saksi dan korban yang menjadi penyintas dari konflik bersenjata tersebut.